Jaga Denyut Investasi, APINDO Dorong Pembenahan Hulu Sektor Riil
Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menekankan pentingnya pembenahan persoalan hulu sektor riil guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga investasi, dan menciptakan lapangan kerja.
Langkah tersebut dinilai semakin mendesak di tengah fragmentasi ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan, disrupsi rantai pasok, serta volatilitas energi dan komoditas.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menjelaskan bahwa dunia usaha masih menghadapi sejumlah persoalan struktural, mulai dari tingginya biaya produksi, keterbatasan bahan baku, mahalnya logistik dan energi, hingga regulasi dan birokrasi yang belum sepenuhnya efisien.
Ia berpandangan bahwa persoalan tersebut harus diselesaikan dari akar agar tidak berujung pada pelemahan investasi dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Jika kita sungguh ingin mencegah PHK, kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya,” kata Shinta dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO XXXV 2026 di Makassar, Rabu (12/8).
Ia menambahkan, urgensi perbaikan sektor riil juga mendapat perhatian pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, ditopang stabilitas inflasi, optimisme manufaktur, pertumbuhan kredit, investasi, dan ekonomi digital.
Pemerintah, lanjut dia, terus memperkuat iklim investasi melalui deregulasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus, transisi energi, dan kemitraan strategis dengan dunia usaha.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai fondasi kedaulatan ekonomi.
Pemerintah terus mendorong reformasi regulasi, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta pembangunan ekosistem desa yang terintegrasi dengan pembiayaan, hilirisasi, dan infrastruktur.
APINDO sendiri menginisiasi Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha untuk mengidentifikasi, memetakan, mengawal, dan memastikan penyelesaian berbagai hambatan usaha.
Saat ini, organisasi tersebut mengawal lebih dari 14 isu prioritas, antara lain pasokan bahan baku, harga gas, logistik, tata ruang, RKAB mineral dan batu bara, sertifikasi halal, pengelolaan sampah dan EPR, ekspor komoditas, pariwisata, serta penyempurnaan RUU Ketenagakerjaan.(yfi)
