Untuk Pasang Iklan disini, silahkan hubungi kami di : 0895-0204-5858 (WA / admin : Den Mas) - Ikuti kami di : YouTube : www.youtube.com/@netizenword --- IG : exploreyuk.my.id --- Snack Video : netizen_word --- Tik Tok : @netizen_word

DPRD Ponorogo Gelar Rapat Paripurna Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi Terhadap Raperda Tentang APBD TA 2023

PONOROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda; Jawaban Eksekutif Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Tentang APBD Kabupaten Ponorogo tahun Anggaran 2023. Senin (7/11/2022) di lantai 3 ruang Paripurna Gedung DPRD Ponorogo. 

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno. Yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Anik Suharto, anggota DPRD Ponorogo, Wakil Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita dan Forkopimda Ponorogo.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, menyampaikan Jawaban pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam Paripurna pada Senin (31/10/2022) lalu.

Berbagai pertanyaan, pendapat, masukan, tanggapan, kritik dan saran baik dari badan anggaran maupun Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda APBD tahun 2023, atas nama Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, dengan harapan semua itu dapat kita jalankan dengan amanah, dalam mewujudkan visi Kabupaten Ponorogo yang hebat. 

Seperti yang di sampaikan fraksi Nasdem mengenai kondisi pemulihan ekonomi pasca covid 19 belum sepenuhnya membaik, akan tetapi ironisnya terjadi tarikan iuran disekolah di Ponorogo. Banyak wali murid yang keberatan, sehingga berujung pada pemberitaan dimedia-media. Fraksi Nasdem mohon segera ditinjau kembali dan dilakukan penertiban sehingga anak-anak bisa belajar dan tidak memberatkan wali murid. 

"Terkait hal tersebut Pemkab Ponorogo terus berupaya agar hal tersebut tidak terjadi lagi, dengan mengajak semua jajaran baik sekolah, orang tua maupun komite sekolah mencari solusi terbaik demi tetap berlangsungnya proses belajar ditengah keterbatasan anggaran." Ungkapnya. 

Selanjutnya, Fraksi Nasdem juga menyampaikan, retribusi daerah, pajak daerah serta pengelolaan kekayaan daerah merupakan salah satu tulang punggung kemandirian kabupaten Ponorogo sebagai daerah otonom. Tentunya harus dilakukan perubahan sistem pengelolaan sehingga meminimalisir kebocoran. Selain itu, kebijakan untuk menaikkan retribusi seperti wisata Ngebel misalnya, tentu harus ada kajian akademis, terukur sehingga tidak terkesan coba-coba, sehingga berakibat merugikan warga sekitar wisata, karena pengunjung sepi. 

"Menyampaikan terima kasih dan setuju atas masukan dan himbauan agar melakukan kajian akademis terlebih dahulu apabila kedepan akan melakukan kebijakan tentang pengelolaan retribusi pajak daerah, dengan mempertimbangkan peningkatan ekonomi masyarakat." Jelasnya.

Fraksi Kebangkitan Bangsa mengusulkan untuk tetap mempertahankan dan menambah alokasi anggaran program insentif untuk guru ngaji. Serta memberikan tambahan terhadap program bosda Madin dari propinsi Jawa Timur.

"Pemkab Ponorogo tetap mengalokasikan anggaran program insentif guru ngaji, disamping itu juga mengusulkan tambahan insentif tersebut kepada pemerintah provinsi Jawa Timur." Terangnya. 

Selain itu, Isu kondisi prasarana jalan masih sangat menjadi perhatian masyarakat, PKB mempertanyakan berapa kilometer jalan yang ditargetkan akan dibangun pada tahun anggaran 2023. 

"Target jalan yang dibangun pada tahun anggaran 2023 adalah untuk jalan kabupaten sepanjang 60,78 km." Jelasnya.

Juga Tentang wacana perubahan status jalan poros desa menjadi jalan desa, kebijakan ini akan berimplikasi kepada kewenangan pemiliharaan dari Kabupaten ke desa. 

"Penanganan jalan desa dengan kolaborasi antara Pemkab daerah dengan pemerintah desa dengan BKKDD ( Bantuan keuangan khusus daerah kabupaten Ponorogo kepada desa). Tujuannya, supaya pembagunan jalan desa bisa berjalan maksimal. Tehnisnya, pemerintah desa membuat usulan terkait luas, jalan yang akan diperbaiki pemerintah daerah (poros desa) dan ruas jalan (jalan desa) yang akan diperbaiki pemerintah desa sendiri. Jalan yang diperbaiki Pemkab juga menggunakan hotmik. Sedang jalan yang diperbaiki pemerintah desa aturannya tidak diperbolehkan menggunakan hotmik, tapi menggunakan kontruksi lapen, cor beton dan paving." Jelasnya. 

Selanjutnya dari fraksi Demokrat menanyakan, sejauh mana penanganan proses penanganan perkara P3k. 

"Tim penanganan kasus pelanggaran disiplin telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus rekruitmen P3k guru tahun 2021. Pemeriksaan dan klarifikasi dilakukan mulai tanggal 2 Agustus s.d. 1 September tahun 2022. Terkait pengembalian ijazah yang ditahan tim membantu melakukan fasilitas dan telah kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dalm kasus ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus rekruitmen P3k guru tahun 2021 yang utamanya ASN sudah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Dalam hal ini jika masih ada guru P3k yang merasa dirugikan, kami membuka pengaduan hal tersebut." Jelasnya. 

Dikatakannya, dalam penyampaian nota keuangan rancangan APBD tahun 2023 yang lalu bahwa kementerian keuangan melalui direktorat jenderal perimbangan keuangan mengeluarkan surat tanggal 29 September 2022 nomor S-173/PK/2022, perihal Penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023.

Alokasi transfer ke daerah yang diterima kabupaten Ponorogo semula berkurang sebesar Rp.135.055.474.845, sesuai update terbaru rincian transfer ke daerah yang direlease DJPK kementrian keuangan 11 Oktober 2022 turun menjadi berkurang Rp.106.591.607.845, bila dibandingkan dengan rancangan APBD tahun anggaran 2023 yang telah dikirim sebelumnya. 

"Hal inilah yang akan menjadi pembahasan dalam rapat rapat panitia khusus berikutnya." tutupnya. 

Dijelaskannya, Setelah itu dalam rancangan APBD tahun 2023 hasil dari pembahasan didalam rapat-rapat panitia khusus inilah yang menjadi kesepakatan untuk disetujui bersama antara DPRD dengan Bupati Ponorogo. Selanjutnya akan dikirim ke Gubernur Jatim untuk mendapatkan evaluasi sebelum rancangan peraturan daerah kabupaten Ponorogo tentang APBD tahun anggaran 2023 ditetapkan menjadi peraturan daerah.(**)


#Doc

Dikunjungi :

Post Baru.....$type=carousel



Name

1 Abad PSHT,1,Aceh,1,AHY,2,Air Terjun Coban Drajat,1,Artikel,62,Bakesbang,1,Baksos,23,Bali,13,Balikpapan,1,Balon Laka - Lantas,3,Balon Lebaran,2,Balon Udara,6,Bangkalan,16,Bansos,2,Banten,2,Banyumas,1,Banyuwangi,36,Batik,1,Batu Pirus,1,Baznas,1,Bekasi,2,Bendungan Bendo,1,Berdirinya Madiun,1,Berita,321,Bhayangkari,13,Binrohtal,1,Blitar,23,Blora,1,BLT DD,1,Bojonegoro,24,Bondowoso,25,BPD,1,Brebes,1,Brimob,2,Budaya,4,Bukit Soeharto,1,Burung Langka,1,Cegah Covid-19,140,Cerita Bermakna,21,Cirebon,3,CPNS,1,Cuaca,14,Daerah,1,Daftar Raja - Raja Majapahit,1,DAMRI,1,Dana Desa 2020,3,Dana Desa 2021,1,Daya Spiritual,5,Demak,1,Desa Bancar,5,Desa Gondowido,1,Desa Koripan,1,Desa Membangun,1,Desa Nongkodono,1,Desa Pager,1,Dewan,40,Dewan Pers,3,Dinas Perkim,1,Dompet Dhuafa,1,DPR RI,2,DPRD,1,DPRD Ponorogo,5,Dunia Spiritual,7,Ekonomi,35,Erupsi Semeru,9,Fenomena Alam,7,G20,2,Giat,309,GPDRR,1,Grebeg Suro,4,Gresik,41,H. Ipong Muchlissoni,2,Hari Santri,1,Hj. Sri Wahyuni,3,Hoegeng Award,1,Hukum,1,IKN,3,INCAR,1,Info kesehatan,23,IPHI,1,IPSI,1,Iptek,12,Jakarta,29,Jambi,1,Jatim,170,Javanese Spiritual,12,Jawa Barat,1,Jawa Tengah,3,Jejak Spiritual,11,Jember,32,Jombang,16,JTI,1,Kabar-kabari,3,Kabupaten ODF,1,KalTim,2,Kampung Kertoembo,1,Kampung Pancasila,1,Kampung Tangguh Semeru,4,Kamtibmas,1,Kapolri,155,Kasus,214,Kebakaran,1,Kebangsaan,1,Kediri,20,Kediri Kota,8,Keris,10,Kesehatan,7,KI Award,1,Kinemaster,1,Kirab Merah Putih,2,Kodim 0802/Ponorogo,46,Kodim 0803/Madiun,1,Kompolnas RI,1,Konawe Sulawesi Tenggara,1,KOTEKA,1,KPU,1,Kue Klepon,1,Kuliner,9,Kunker,1,Laka - Lantas,15,Lamongan,24,Lasmini,1,Lebaran 2022,8,Lumajang,26,Madiun,63,Madiun Kota,21,Magetan,16,Malang,45,Malang Kota,35,Maluku,1,Media Siber,1,Mitos - Mistik,12,Mobil Covid Hunter,1,Mojokerto,34,Mojokerto Kota,16,Mudik 2022,7,Narkoba,38,Nataru,1,Nawacita,2,Netizen Jatim,1,Nganjuk,20,Ngawi,22,NTB,2,NTT,2,NU,2,Olah raga,18,Operasi Patuh,1,Operasi Zebra,7,Ops Ketupat,1,Ops Lilin,4,Ops Semeru,7,Ops Yustisi,20,Orang Meninggal,15,Outomotif,1,Pacitan,10,Palembang,1,Pamekasan,16,Papua,4,Partai NasDem,3,Pasuruan,28,Pati,1,Pekanbaru,5,Pembangunan,11,Pemerintahan,2,Pemilu 2024,1,Pendidikan,19,Penemuan,7,Peristiwa,130,Pertanian,12,Pesona Indonesiaku,30,Photo News,1,Pilkada,15,Pilkades,13,PKS Ponorogo,1,Polda Jatim,200,Polda NTB,1,Polres,185,Polres Batu,36,Polres Madiun,13,Polres Madiun Kota,70,Polres Magetan,2,Polres Malang,5,Polres Nganjuk,4,Polres Ngawi,52,Polres Ponorogo,410,Polres Sukorejo,1,Polres Sumenep,2,Polresta,2,Polri,482,Polsej Padas,1,Polsek Babadan,9,Polsek Badegan,11,Polsek Balong,6,Polsek Bungkal,4,Polsek Jambon,4,Polsek Jetis,2,Polsek Jiwan,2,Polsek Jogorogo,2,Polsek Karangjati,2,Polsek Kartoharjo,2,Polsek Kauman,2,Polsek Kedunggalar,3,Polsek Mlarak,16,Polsek Ngebel,4,Polsek Ngerambe,1,Polsek Ngrambe,11,Polsek Ngrayun,19,Polsek Padas,1,Polsek Pangkur,1,Polsek Paron,4,Polsek Pitu,1,Polsek Ponorogo,7,Polsek Pudak,3,Polsek Pulung,28,Polsek Sambit,3,Polsek Sampung,3,Polsek Sawahan,1,Polsek Sawoo,3,Polsek Siman,18,Polsek Sine,3,Polsek Slahung,12,Polsek Sooko,28,Polsek Sukorejo,26,Polsek Sumoroto,8,Polsek Taman,1,Polsek Widodaren,2,Polwan,19,Ponorogo,324,PPWI,1,Presiden Joko Widodo,6,Probolinggo,56,Program PTSL,1,PSHT,7,PSHT Pusat Madiun,2,Publik,23,Puncak Jaya,356,Rekor MURI,1,Religi,12,Reog,5,Resnarkoba,1,Reyog,2,Riau,3,S.Sos,1,Sampang,16,Satlantas,36,Satpol PP,3,Sejarah,146,Semarang,3,Sidoarjo,22,Situbondo,11,SMKN 2 Ponorogo,1,Sosial,2,Srambang Park,2,Sugiri Sancoko,1,Sumatera Selatan,1,Sumenep,11,Surabaya,105,Tanaman Bermanfaat,30,Telaga Ngebel,1,Tips Bermanfaat,7,Titik Nol,2,TNI,97,Tokoh,43,TP PKK,13,Tradisi,8,Trenggalek,13,Tuban,5,Tulungagung,20,UMKM,1,Umum,10,UNESCO,2,Vaksinasi,117,Virus Corona,20,Waduk Bendo,1,Wayang,7,Wisata Daerah,65,Wisata Religi,18,WTP,1,Yogyakarta,2,
ltr
item
Netizen Word: DPRD Ponorogo Gelar Rapat Paripurna Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi Terhadap Raperda Tentang APBD TA 2023
DPRD Ponorogo Gelar Rapat Paripurna Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi Terhadap Raperda Tentang APBD TA 2023
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4_B1QNgFAAPic_AnrwcEv9BHi5W98crp1g3Mk54-sGTBd5_GjYjX1o0l-a8D6xzcEda096rWEzD5ZzGb2HvpabZW7VMvCSNc9K4lduMnfxd_g10OJP60fR1aT7XyTeC164aZ2jvPyu1XQfA_7Dy5Hptsev-bnNdHUMgcaVce-tfsUoaOKDINbaV4UAQ/s320/20221108_225439.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4_B1QNgFAAPic_AnrwcEv9BHi5W98crp1g3Mk54-sGTBd5_GjYjX1o0l-a8D6xzcEda096rWEzD5ZzGb2HvpabZW7VMvCSNc9K4lduMnfxd_g10OJP60fR1aT7XyTeC164aZ2jvPyu1XQfA_7Dy5Hptsev-bnNdHUMgcaVce-tfsUoaOKDINbaV4UAQ/s72-c/20221108_225439.jpg
Netizen Word
https://www.netizenword.com/2022/11/dprd-ponorogo-gelar-rapat-paripurna.html
https://www.netizenword.com/
https://www.netizenword.com/
https://www.netizenword.com/2022/11/dprd-ponorogo-gelar-rapat-paripurna.html
true
1914908294925827969
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy