Sudah Tepat, DPR Minta Imbauan Kapolri Soal WFH Cegah Macet Arus Balik Ditindaklanjuti
JAKARTA - Imbauan dan saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar instansi pemerintah dan swasta menerapkan Work From Home (WFH) setelah momen libur lebaran disambut baik oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Supriansa mengatakan, imbauan Kapolri ini merupakan langkah bijak agar masyarakat nyaman beraktivitas di tengah puncak arus balik lebaran nanti.
"Saya kira imbauan kapolri merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi kemacetan arus balik. Itu patut dipertimbangkan," ucap Supriansa saat dihubungi wartawan, Jumat (6/5/2022).
Alasannya, menurut Supriansa, imbauan Kapolri ini didasarkan pada kerja aparat kepolisian yang betul-betul menyatukan kodisi mudik maupun balik arus, sehingga begitu prediksi puncak kemacetan kemacetan usai libur lebaran dapat dipastikan tepat.
"Informasi Kepolsian tentu lebih tepat karena jajaran kepolisian berada di lapangan selama 24 jam. Apalagi lebaran kali ini merupakan lebaran yang paling ramai disemua daerah karena selama dua tahun karena situasi pandemi covid-19," pungkasnya.
Sementara itu, anggota komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Taufik Basari berpendapat, imbauan tersebut sudah tepat karena semenjak dibukanya jalur mudik lebaran, para pemudik membludak dan kemacetan di beberapa ruas jalan. Hal ini juga dikhawatirkan akan terjadi peningkatan dan kepadatan arus balik lebaran 8 Mei 2022 mendatang.
"Menurut saya ini adalah himbauan yang baik dan tepat dari Kapolri. Diperkirakan arus balik akan lebih padat karena mengejar masuk kantor secara fisik. Dengan membagi waktu gelombang arus balik diharapkan dapat mengurai kemacetan yang diperkirakan akan terjadi," kata Taufik.
Ketua Fraksi Nasdem MPR RI ini menambahkan, meminta agar Kapolri melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan juga swasta untuk mengatur jadwal WFH dan WFO kepada karyawannya guna mengantisipasi datangnya kendaraan.
"Saya mengusulkan bauan ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan membagi lagi sektor-sektor mana yang diharapkan dapat WFH dan mana yang diminta untuk WFO. Untuk bagian pelayanan publik maupun swasta seperti bank dan rumah sakit menurut saya tetap WFO,".
"Sementara tugas jenis tertentu lainnya bisa WFH. Dengan catatan WFH bukan berarti menambah hari libur melainkan bekerja dan melaksanakan tugas di daerahnya masing-masing yang semuanya dimaksud untuk membuat arus balik," imbuhnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan saran kepada instansi pemerintah dan swasta untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setelah momen Lebaran berakhir. Hal ini untuk mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik.
Menurutnya, kebijakan WFH dapat diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran yang jatuh pada 8 Mei 2022.
"Kami juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi-instansi baik itu swasta atau pemerintah yang masih memungkinkan untuk satu minggu ini, dapat melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada, seperti online maupun bekerja dari rumah," kata Listyo di Garuda Wisnu Kencana , Desa Unggasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/5/2022).(hum)
