Tandatangani MoU dengan Kementan, Kapolri Siap Kawal Ketahanan Pangan Rakyat Indonesia
Jakarta - Kementerian Pertanian pembangunan (Kementan) RI dan Polri nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang pendampingan dalam pemeliharaan pemeliharaan program pertanian, di Mabes Polri, Jakarta Selatan (16/11/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa, MoU tersebut, dalam rangka mendukung dan mendukung seluruh program Kementan untuk masyarakat Indonesia dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Baru saja kita melaksanakan kegiatan tanda tangan MoU atau nota kesepahaman dimana nanti, akan ditindaklanjuti dengan PKS (Perjanjian Kerjasama) yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan pejabat utama dengan dirjen terkait di Kementan. Kementan betul-betul bisa berjalan dengan hasil yang optimal," kata Sigit.
Sektor terkait hal itu menyangkut hajat hidup 273 juta masyarakat Indonesia yang setiap harinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, menurut Sigit, ketahanan pangan harus terpenuhi dengan meningkatkan produktivitas.
"Ada 273 juta masyarakat atau rakyat yang setiap hari tentunya harus dipenuhi, terkait dengan masalah kebutuhan pangan dan ini menjadi konsen kita bagaimana mendorong produktivitas pertanian agar semakin meningkat," ujar mantan Kapolda Banten itu.
Mantan Kabareskrim Polri ini mengungkapkan bahwa, dalam MoU tersebut juga dibahas pemanfaatan lahan pertanian yang belum tersedia soal. Selain itu, Sigit juga menyatakan, diperlukan upaya strategi guna memanfaatkan lahan yang ada dengan melakukan modernisasi pertanian.
"Sehingga pertumbuhan atau kualitas produksinya meningkat. Selain itu juga memanfaatkan lahan-lahan baru yang saat ini mungkin belum ada dan ini menjadi program kita untuk mengembangkan dua hal tersebut," ucap Sigit.
Dengan adanya nota kesepahaman ini, Sigit menegaskan bahwa Polri akan mendukung seluruh program Kementan dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia.
Terwujudnya ketahanan pangan, menurut Sigit, hal itu akan berdampak positif bagi Indonesia, di antaranya adalah mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan ekspor dalam negeri.
"Dalam kurun waktu dua tahun ini kita tidak akan beras impor. Ini tentu saja jadi prestasi dari Kementan dan kita akan terus mendukung kedepan, ketergantungan seperti ini bisa kita kurangi. Dan ekspor kita, bisa kita tingkatkan," tutur Sigit.
Sigit memaparkan, dalam mewujudkan ketahanan pangan, Polri juga telah berperan aktif terkait program Food Estate. Dengan begitu, sektor pertanian dan peternakan di lingkungan masyarakat bisa semakin dimaksimalkan.
"Program Food Estate yang saat ini sedang dikembangkan menjadi konsen kami untuk supaya bisa berjalan. Sehingga bagaimana kita memiliki lahan pertanian, peternakan yang luas, yang bisa mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia, kedepan betul-betul terwujud," papar Sigit.
Lebih dalam, Sigit mengatakan, di tengah Pandemi Covid-19, sektor pertanian saat ini mampu menyumbangkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar. Bahkan, kata Sigit, cukup untuk melaksanakan ekspor.
"Ini sebenarnya bisa menjadi kebanggaan tersendiri. Kami dari kepolisian akan terus mendukung dan bersinergi untuk program dukung agar dalam wujudkan ketahanan pangan, bagaimana kurangi impor dan kinerja ekspor ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik," kata Sigit.
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahwa, Kementan tidak bisa bergerak dan bekerja sendiri. Sebab itu, Ia menyatakan, sangat memerlukan bantuan dari Polri guna memenuhi kebutuhan pangan dari masyarakat Indonesia terpenuhi.
"Tentu saja Kementan tidak bisa sendiri. Harus tidak unsur yang ada, kami berterima kasih kepada bapak Kapolri menyediakan membackup sepenuhnya," ujar Syahrul dikesempatan yang sama.(arf/ny)
