Gubernur Jatim Minta Pengusaha Lakukan Pembatasan Jam Kerja

Jatim - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan juga para pemilik industri padat karya di Jatim untuk bersinergi dalam pencegahan penyebaran covid-19 di Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan mobilitas masyarakat dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Koordinasi itu dilakukan setelah evaluasi hari pertama penerapan PSBB di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, Selasa (28/4/2020) kemarin. Dari evaluasi yang dilakukan, faktor yang penyebab masih tingginya arus lalu lintas dan mobilitas penduduk di luar rumah saat PSBB adalah karena masyarakat masih harus bermobilisasi keluar rumah menuju tempat kerja.

“Kami bersama Pangdam dan Kapolda Jatim telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pengusaha anggota dari Apindo Jawa Timur khususnya yang ada di wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Kita ingin mengkoordinasikan agar sektor industri, perkantoran, turut melakukan pembatasan proses kerja di tempat kerja dengan melakukan pengaturan ulang shift kerja," ujar Gubernur Khofifah, saat live dengan I News TV di Gedung Negara Grahadi (29/4/2020).

Dikatakannya, pembatasan proses bekerja di tempat kerja ini sejatinya ada di dalam Pergub No 21 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam penanganan covid-19 di Provinsi Jawa Timur tepatnya di pasal 9. Sebagaimana dalam pembatasan proses bekerja di tempat kerja atau kantor diganti dengan proses bekerja di rumah atau tempat tinggal (work from home) untuk tetap menjaga produktivitas maupun kinerja pekerja.

“Jika pembatasan bekerja di tempat kerja ini dilakukan oleh sektor industri, maka kami berharap akan signifikan menurunkan mobilitas masyarakat di luar rumah. Karena sebagian besar masyarakat yang masuk ke Surabaya di check point Waru itu adalah mereka yang menuju tempat kerja. Kita juga akan menambah check point agar lalu lintas lebih lancar,” katanya.

Dengan penambahan chek point tersebut,  pelaksanaan PSBB, relatif berjalan lancar. Tidak ada lagi penumpukan kendaraan seperti yang terjadi kemarin di Bundaran Waru, Surabaya.

Selain itu sejumlah rekayasa dilakukan Pemprov Jatim, Polda Jatim, Kodam V/ Brawijaya  dan Pemkot Surabaya guna mencegah terulangnya penumpukan kendaraan dari luar Surabaya menuju Surabaya.

"Sudah tidak ada lagi penumpukan dan kemacetan di Bundaran Waru. Alhamdulillah semua kendaraan lancar," ungkap  Khofifah

Pemeriksaan dilakukan dengan pembagian dua titik jalur. Untuk kendaraan roda empat diperiksa di jalan utama Ahmad Yani, sedangkan untuk kendaraan roda dua diperiksa di frontage road Ahmad Yani.

Khusus kendaraan roda empat, dibagi kembali menjadi empat jalur untuk memisahkan mobil berpelat L dan W dan pelat selain L dan W. Pemeriksaan berlapis juga  diberlakukan mulai pemeriksaan dokumen hingga pemeriksaan suhu tubuh.

"Jadi bagi pengendara yang tidak punya kepentingan apa-apa di Surabaya, atau tidak melengkapi diri dengan masker atau dalam kondisi sakit diminta untuk putar balik kembali ke rumah," tambah Khofifah.

Pemprov Jatim bersama seluruh pihak terkait akan terus melakukan evaluasi pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya. Gubernur pun meminta seluruh masyarakat untuk mentaati aturan selama PSBB agar tidak terkena sanksi pidana.

"Saat ini sifatnya masih persuasif berupa imbauan dan teguran, tapi nanti mulai tanggal 1 Mei  petugas di lapangan akan lebih tegas lagi dengan memberlakukan sanksi pidana," imbuhnya.

Terkait kemacetan yang terjadi di hari pertama PSBB, Gubernur Khofifah meminta maaf jika membuat tidak nyaman pengguna jalan. Ia  mengatakan hal itu  terjadi antara lain karena masyarakat belum seluruhnya mengerti aturan selama PSBB.

“Evaluasi day by day akan terus kita lakukan. Intinya kami mencari format yang terbaik. Tapi yang perlu dipahami bersama adalah semua harus sama-sama membangun kesadaran bahwa tujuan PSBB adalah untuk melindungi masyarakat.(non,her/s/netz)




______________
sumber : jatim newsroom