BANYUMAS - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng bersama Polresta Banyumas berhasil mengungkap tindak pidana peredaran minyak goreng kemasan tanpa izin edar. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan konferensi pers pengungkapan kasus yang digelar di Mapolresta Banyumas, pada Selasa (31/05/2022) siang.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Irjen Pol Ahmad Luthfi didampingi Dirkrimsus Polda Jateng, dan Kapolresta Banyumas. Turut hadir dalam kegiatan Prof. Dr. Hibnu Nugroho sebagai ahli hukum pidana dari Unsoed Purwokerto, Kepala BPOM Kab. Banyumas, serta Kadisperindag Kab. Banyumas,
Dalam persnya, Kapolda mengungkapkan bahwa Polda jateng terus melakukan penindakan terkait terkait kebutuhan bahan pokok di tengah masyarakat. Sejauh ini Polda Jateng telah mengungkap kasus Penyalahgunaan Minyak Goreng (Migor) di 6 TKP.
"Hal ini selaras dengan kebijakan Kapolri untuk mengawal kebijakan pemerintah dalam pencegahan terjadinya peredaran migor di tengah masyarakat," ujar Kapolda.
Terkait kasus di Banyumas, Kapolda menuturkan kejadian itu bermula pada tanggal 18 Mei 2022 ketika petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat terkait dugaan penimbunan migor di wilayah Cilongok, Kab. Banyumas.
Namun saat dilakukan pendalaman oleh petugas didapati adanya pelanggaran lain yakni pemalsuan merk dan informasi yang dicantumkan dalam kemasan.
Di TKP sebuah gudang di Ds. Cikidang, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas petugas menemukan botol kemasan minyak goreng merk "Lapama". Dari hasil penyelidikan yang didapat, merk tersebut tidak memiliki izin edar serta tidak menawarkan informasi yang benar-benar terkait dengan produk di kemasan.
Merk tersebut juga memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label dengan memakai izin edar dari perusahaan lain. Barcode yang tertera dalam kemasan juga ternyata milik perusahaan lain. Merk tersebut juga tidak ada logo halal dari MUI.
Petugas kemudian melakukan 7 orang pelaku dari TKP dan barang bukti sebanyak 628 karton berisi @12 botol migor merk Lapama berukuran 800ml dengan total 6 ribu liter minyak goreng.
Pendalaman yang dilakukan petugas mengarah ke tempat pengemasan migor merk Lapama di CV. Alam Timur Jaya yang terletak di Watugede, Singosari, Kab. Malang. Dilokasi tersebut petugas melakukan 895 karton berisi migor merk Lapama dengan total lebih dari 8,5 ribu liter.
Selain barang bukti, petugas juga tersangka berinisial RAN selaku direktur perusahaan tersebut.
Modus yang digunakan tersangka adalah membeli bahan baku minyak sawit jenis RBD CP 10 dari PT Prima Sukses Sejahtera Abadi sebagai distributor minyak di wilayah Kabupaten Malang.
Setiap bulan tersangka membeli sebanyak 7-8 ton minyak non subsidi tersebut sebesar Rp.20.800,- perkilo. Oleh tersangka minyak tersebut dikirim ke gudang tersangka di CV. Alam Timur Jaya dan CV. Bumi Mondoroko.
Selanjutnya, migor dikemas ulang dengan merk "Lapama" dan dijual ke masyarakat dengan harga per kardus Rp235.000.00 atau per botol untuk Rp19.500.
"Barang bukti yang memiliki total sebanyak 18.288 botol migor merk Lapama ukuran 800ml. Jumlah semuanya lebih dari 14 ribu liter minyak goreng tanpa izin edar yang kita amankan, atau seberat 12 ton," ungkap Ahmad Luthfi.
Dituturkan bahwa kasus yang diungkapkan kali ini sangat besar karena melibatkan lintas provinsi. Selain itu, informasi yang disisipkan dalam kemasan tersebut sangat merugikan masyarakat.
Kapolda juga menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dengan tidak mencari kesempatan dalam kesempitan terkait peredaran minyak goreng.
"Secara umum di kita tidak ada kelangkaan dan antrian terkait migor. Kita juga memerintahkan seluruh jajaran untuk mengontrol harga migor di pasar sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," imbuhnya.
Ketua BPOM dan Disperindag Kab. Banyumas mengapresiasi kinerja polri dalam mengungkap kasus tersebut. Dengan terungkapnya kasus tersebut untuk menghindarkan masyarakat dari ketidaksesuaian informasi yang dicantumkan dalam kemasan migor.
Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Dr Hibnu Nugroho mengapresiasi teknik dan taktik penanganan kasus tersebut. Memang kasus tersebut menunjukkan suatu kejelian dan kecerdikan yang luar biasa dari aparat penegak hukum Polda Jateng.
"Perbuatan pelaku yang memberikan informasi menyesatkan dalam kemasan minyak goreng tang meninggal tersebut sangat merugikan masyarakat. Pelakunya diduga mendapat hukuman setimpal karena perbuatannya merugikan hajat hidup orang banyak," ungkap Prof. Dr. Hibnu Nugroho.
Atas perbuatannya para pelaku dijerat dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta pasal 144 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 milyar rupiah.
