Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kasum TNI Letjen Eko Margiyono, meninjau langsung proses penegakan protokol kesehatan (prokes) terhadap Pelaku Perjalanan Internasional (PPI) yang masuk melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Jumat (24/12/2021).
Dalam peristiwa H-1 event Natal, Sigit menyatakan ada 14 tahapan yang akan dilewati oleh para pelaku perjalanan internasional ketika masuk ke Negara Indonesia melalui Bandara Soetta. Proses itu dimulai dari pemeriksaan hingga melakukan masa wajib selama 10 hari.
"Baru saja kami melakukan pengecekan secara langsung untuk mengetahui proses pemeriksaan terkait dengan kedatangan saudara-saudara kita pelaku perjalanan internasional. Secara umum kita melihat ada 14 tahapan yang harus dilalui. Mulai saat masuk kemudian pemeriksaan awal sampai dengan tahap terakhir diarahkan menuju hotel atau wisma. untuk melaksanakan," kata Sigit mengecek langsung di Bandara Soetta.
Mantan Kapolda Banten ini, kepada petugas atau pihak terkait, untuk memastikan bahwa masyarakat yang melakukan perjalanan internasional harus wajib menjalani selama 10 hari. Demi memastikan PPI tak terkait tempat-tempat tersebut, Menurut Sigit, selain pengawasan secara manual, harus ada pemanfaatan aplikasi teknologi dengan hal tersebut.
"Kemudian memastikan selama 10 hari masa pemeriksaan. Maka masyarakat atau pelaku perjalanan harus betul-betul berada di tempat. Oleh karena itu penggunaan aplikasi dan teknologi informasi ditambah pengecekan manual akan diberlakukan. Sehingga kita yakin masyarakat atau pelaku perjalanan internasional tetap di tempat," ujar eks Kabareskrim Polri itu.
Sigit menegaskan, penegakan secara kuat tentang proses penanganan terhadap PPI sangat penting, karena sebagai upaya atau antisipasi mencegah laju pertumbuhan Covid-19 serta masuknya varian baru Covid-19, yakni Omicron di Indonesia. Hal ini juga mencegah terjadinya kasus aktif virus corona di dalam negeri pasca-perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Ini penting. Karena saat ini sedang berkembang varian baru Omicron dan dari info Kemenkes sudah ada delapan kasus yang rata-rata datang dari luar negeri. Dari kondisi ini kita pertahankan agar tertangani dengan baik di masa," ucap Sigit.
Oleh karena itu, Sigit meminta kepada personel TNI-Polri, Satgas Covid-19, petugas bandara dan pihak lainnya yang terlibat, untuk bekerja secara maksimal dan profesional dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap PPI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sigit memastikan, siapapun pihak yang melakukan pelanggaran terkait dengan aturan masa ini, akan diberikan sanksi tegas. Menurut Sigit, semua hal itu dilakukan demi keselamatan masyarakat Indonesia dari virus Covid-19.
"Terhadap pelanggaran yang ada di sepanjang jalan. Sehingga seluruh proses berjalan tanpa ada yang dilanggar. Karena ini untuk kepentingan kesehatan yang lain. Varian baru Omicron berkembang dengan kecepatan lima kali dan bisa bertransmisi pada orang yang pernah divaksin. Ini tentunya menjadi langkah-langkah" yang harus kita lakukan dengan baik. Ini membuat masyarakat tidak nyaman tapi harus kita lakukan karena keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi," papar Sigit.
Dalam kesempatan itu, Sigit beserta rombongan juga menyempatkan untuk menyatukan prokes di bandara dan pelabuhan lainnya secara virtual. Selain Bandara Soetta, adapula Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Nunukan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, bendungan PLBN Entikong.
Dalam pengarahannya, Sigit meminta pihak berwenang maupun untuk menyiapkan strategi dan solusi untuk menghindari terjadinya kontak erat antar sesama pelaku perjalanan internasional ketika melewati proses sebelum kedatangan.
"Ini mohon dicarikan utama, terkait dengan masalah waktu tadi sudah bagus. Namun disisi lain memisahkan antara risiko agar tak terjadi kontak erat. Tolong, ada beberapa masukan langsung dibawa ke wisma. Di wisma sambil menunggu ada ruang khusus kemudian terpisah konfirmasi. atau tidak," tutur Sigit.
Sigit berharap, dalam hal tersebut harus ada tahapan evaluasi yang rutin dilakukan. Sehingga, tidak ada kontak erat antar masyarakat yang setelah dilakukan pengecekan ternyata ada yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.
"Ada kecenderungan untuk kontak erat dengan yang lain. Termasuk keluhan adanya antrian yang agak panjang dan lebih lama yang memang harus selalu. Bisa dipersingkat namun penegakan aturan terkait dengan SOP pelaksanaan tetap terlaksana dengan optimal," tutup Sigit.(arf/nyny)
