Sempurnakan Penyelenggaraaan SPBE, Kemenpora Kunjungi Diskominfo Jatim

JATIM - Guna menyempurnakan pelaksanaan penyempurnaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Tim Bidang Data dan Informasi Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenpora, mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim), di Surabaya, Kamis (14/12/2023).

Pertemuan berlangsung di Lt. 2 Ruang Argopuro, Diskominfo Jatim. Kunjungan dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenpora, Sanusi, bersama enam pegawai Kemenpora lainnya. Sedangkan, dari Diskominfo Jatim yang menerima kunjungan ialah Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (Kabid Aptika) Kominfo Jatim, Achmad Fadlil Chusni, dengan didampingi Sub Koordinator Statistik Bidang Data dan Statistik Kominfo Jatim, Agus Pambudi Sampurno beserta beberapa pegawai lainnya.

Dalam diskusi, Kabid Aptika Kominfo Jatim, Achmad Fadlil Chusni memaparkan, manajemen SPBE yang dikekola Diskominfo Jatim, “Strategi implementasi pengembangan SPBE kami yakni, penguatan kebijakan, pengendalian pembangunanan aplikasi redesign anggaran, role model kepemimpinan digital, optimalisasi infrastruktur, dan peningkatan kapasitas SDM,” papar Fadlil.

Lebih lanjut, Fadlil menerangkan, capaian nilai indeks SPBE Jawa Timur, dari hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan Diskominfo Jatim, pada tahun 2023 ini sebesar 3.91 dengan predikat sangat baik. “Capaian tersebut naik dari tahun 2022 sebesar 3.3,” terang Fadlil yang juga sekaligus sebagai Plt. Kabid Data dan Statistik Kominfo Jatim ini.

Salah satu program SPBE yang dijalankan Diskominfo Jatim, Fadlil menyebutkan, Diskominfo Jatim memiliki layanan digital bernama Open Government. “Layanan ini untuk aplikasi internal Pemprov Jatim yang tidak dipublikasikan. Open Government ini merupakan aplikasi pengolahan dan analisis data untuk menunjang jalannya pemerintahan, pengambilan keputusan dengan dashboard management,” ungkap Fadlil.

“Dengan semua sistem manajemen SPBE yang kami jalankan ini, Diskominfo Jatim meraih penghargaan dari Kemenkominfo di Jakarta terkait SPBE yang paling berdampak pada masyarakat, padahal capaian nilai indeks SPBE kami 3.3. Ibu Gubernur Khofifah diundang Kemen PAN RB untuk menjadi narasumber karena SPBE berdampak tersebut,” sambung Fadlil.

Fadlil berharap, dengan pertemuan kunjungan dari Kemenpora ini, ke depan semoga tercipta aksi yang lebih baik untuk manajemen SPBE semakin terintegrasi dan berdampak dengan baik ke masyarakat luas.

Sementara itu, saat ditemui usai pertemuan, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenpora, Sanusi menyampaikan, tujuan utama kunjungan Kemenpora ke Kominfo Jatim ini adalah saling tukar informasi dalam rangka perbaikan pelaksanaan penyempurnaan SPBE.

“Hasil diskusinya tadi menarik ya, ada keunggulan-keunggulan dari Jawa Timur yang saya dengar terkait dengan sistem aplikasi pelayanan yang berdampak kepada masyarakat, pengelolaan data khususnya di Jawa Timur yang bisa dipergunakan baik internal maupun eksternal yang bisa diambil sebagai bahan keputusan pimpinan dan hal-hal lain yang bisa kita ambil dari pola-pola SPBE di Jawa Timur,” jelas Sanusi.

Alasan Kemenpora memilih mengunjungi Diskominfo Jatim, Sanusi mengungkapkan, karena Jawa Timur terinformasi ada keunggulan-keunggulan tersendiri terkait penyelenggaraan SPBE. “Bahkan beberapa waktu lalu Jawa Timur mendapatkan penghargaan memaparkan pola SPBE yang bagus sehingga perlu kita lihat dan telusuri. Apa yang bisa menyebabkan Gubernur Jawa Timur mendapatkan penghargaan SPBE berdampak, ternyata kita dapatkan di pertemuan ini ada beberapa keunggulan yang bisa kita dapatkan,” ungkap Sanusi.

Setelah kunjungan ke Kominfo Jatim ini, Sanusi membeberkan, selanjutnya yang dilakukan adalah tindak lanjut untuk penyempurnaan manajemen SPBE di Kemenpora. “Intinya yang bisa kita follow up ya segera kita follow up untuk bisa kita lakukan penyempurnaan kami di Kemenpora dalam rangka penyelenggaraan SPBE di Kemenpora,” beber Sanusi.

Sanusi berharap, dari kunjungan ke Kominfo Jatim ini selain bisa menyempurnakan penyelenggaraan SPBE di internal, semoga juga bisa meningkatkan sinergi, koordinasi dan saling kerja sama yang melengkapi di seluruh segmen pemerintahan Indonesia baik sesama kementerian maupun daerah (provinsi Kabupaten/Kota) termasuk Jawa Timur. “Jadi koordinasi dan sinergi dengan semua pihak termasuk yang ada di daerah khususnya terkait SPBE,” pungkasnya. (*JNR/nw)