SURABAYA - Polda Jawa Timur telah menyiapkan skema pengamanan wilayah dalam menjaga kondusifitas kamtibmas ( keamanan dan ketertiban Masyarakat ) dalam mengahadapi beberapa moment di Jawa Timur, mulai dari Pemilu, Libur Nataru, hingga Idul Fitri nanti.
Khusus pada seluruh tahapan Pemilu, Polda Jawa Timur telah melakukan beberapa hal diantaranya pemetaan kerawanan Pemilu, kesiapan Polri dalam pengamanan pemilu serta strategi yang akan dilaksanakan selama keamanan pesta demokrasi itu.
Sedangkan untuk menghadapi libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 ( Nataru ) Polda Jatim bersama stakeholder juga telah menyiapkan pola pengamanan demi kemaanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas ( Kamseltibcarlantas).
Hal itu seperti disampaikan oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Drs.Imam Sugianto,M.Si pada rapat koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur di Convention Hall, Grand City, Surabaya, Senin (11/12/2023).
Dijelaskan oleh Kapolda Jatim pada Rakor dalam rangka Harkamtibmas jelang Pemilu Serentak 2024 itu bahwa pemetaan terakhir yang masuk kategori aman ada 8 kabupaten /kota.
Sedangkan yang memiliki kategori rawan ada di 25 kabupaten /kota dan yang sangat rawan ada 5 kabupaten / kota yaitu seluruh wilayah di pulau Madura dan satu di Pasuruan.
Pemetaan kerawanan ini terang Kapolda Jatim adalah hasil evaluasi dan analisa berdasarkan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu di tahun 2019.
“Pertama terkait dengan netralitas penyelenggara pemilu, pada pemilu sebelumnya ini terjadi indikasi kecurangan yang berujung pada dilaksanakannya PSU dan hitung suara ulang," kata Irjen Imam Sugianto.
Kedua lanjut Kapolda Jatim, secara konflik pemilu sebelumnya beberapa kasus menonjol diantaranya, bentrok antar pendukung bahkan ada yang menggunakan senjata api illegal.
“Pada Pemilu tahun 2019 juga sempat terjadi pencurian kotak suara,pengerusakan, bahkan sampai adanya pembakaran Mako Polsek dan pengerahan massa dalam rangka menolak penghitungan hasil pemilu, ini inventarisir terhadap sejarah konflik pemilu di 2019,” tambah Irjen Imam.
Sedangkan yang Ketiga, Kapolda Jatim menyebut karakteristik masyarakat Jawa Timur, ada sebagian masyarakat yang cukup memiliki temperamen tinggi kemudian mudah terprovokasi terhadap isu dan pemberitaan hoax termasuk politik identitas.
Kemudian keempat hasil pemetaan di seluruh Pulau Madura menurut Kapolda Jatim adalah pengaruh tokoh masyarakat sangat patuh terhadap tokoh agama, ulama, kepala desa.
"Dan terakhir adalah fanatisme relawan, yang mana kurang lebih 41 juta jumlah penduduk Jawa Timur betul-betul memunculkan berbagai potensi relawan untuk mendukung Paslon sehingga di grass road ini memiliki potensi kerawanan untuk bentrok," terang Irjen Imam.
Lebih jauh disampaikan, indeks potensi kerawanan yang di launching oleh Mabes Polri ada tiga tahapan yang sudah dilaksanakan, pertama di tahun 2022 yaitu bulan September, Jawa Timur masuk kurang rawan, kemudian di tahap kedua di Januari 2023, Jawa Timur naik sangat rawan dan kemudian terakhir bulan Agustus 2023 indeks potensi kerawanan di Jawa Timur turun hanya menjadi rawan.
"Mudah-mudahan 5 dimensi yang dipakai mengukur indeks kerawanan di Jawa Timur ini memiliki kevalidan bagus, sehingga antisipasi yang harus disiapkan untuk menghadapi pemetaan kerawanan ini betul-betul tepat,” ungkap Irjen Imam.
Kapolda Jatim juga menyebut ada dua isu sosial yang mempengaruhi tahapan Pemilu di 2024 yang harus menjadi perhatian.
Pertama ancaman intoleran radikalisme dan terorisme yang masih betul-betul mengemuka dan Kedua adalah isu sosial yang mempengaruhi tahapan Pemilu di 2024 itu yaitu konflik perguruan pencak silat.
“Kedua hal ini tidak boleh diabaikan, ini harus menjadi perhatian seluruh pihak,” tegas Irjen Imam.
Kapolda Jatim juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Forkopimda yang telah bersama – sama mengatasi beberapa konflik terkait perguruan pencak silat.
"Ini saya terima kasih kepada rekan-rekan forkopimda di kabupaten kota terutama ibu Gubernur, atas dukungan kebersamaan kita untuk mengajak para anggota dari simpatisan perguruan pencak silat ini untuk bersama-sama membongkar tugu tugu di Desa maupun kecamatan yang menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik antar perguruan pencak silat," pungkasnya.
Sebagai informasi, hadir dalam Rakor yang digelar oleh Forkopimda Jawa Timur itu dihadiri oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, Pangdam V Brawijaya, yang diwakili Danrem 084 Baskara Jaya, Brigjen TNI Yusman Madayun, serta Forkopimda Kabupaten/ Kota dan Forkopimcam se Jatim.
Rakor digelar dalam rangka Harkamtibmas jelang Pemilu Serentak 2024, yang dilaksanakan di Convention Hall, Grand City, Surabaya, Senin (11/12/2023).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutannya menerangkan, bahwa rakor yang dilaksanakan hari ini tidak hanya sekedar untuk Pemilu, Pilpres, Pileg, tetapi juga rangkaian dari Pilkada serentak dan Nataru. (*/hum)
