Pakar Hukum Pidana Tegaskan Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat ! Bukan Juga Pembunuhan Berencana
Jakarta - Pakar Hukum Pidana Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono menegaskan bahwa tragedi Kanjuruhan bukanlah pelanggaran berat HAM.
Karena, kata Didik, kalau dikatakan pelanggaran HAM maka acuannya adalah pengadilan HAM, Undang-Undang 26 tahun 2000.
"Dan itu ada dua jenis genosida dan kemanusiaan. Ciri khas pelanggaran HAM itu sistematis, tapi gas air mata bukan senjata tajam," ujarnya dalam acara Focus Group Discussion Tragedi Kanjuruhan yang diadakan di Kampus Unair Surabaya, Jumat (25/11).
Dirinya tidak menyatakan pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. Jika itu pembunuhan berencana, maka pasti ada perencanaan dari jauh-jauh hari.
"Dalam kasus ini tidak, tidak ada ceritanya Polisi itu melakukan pembunuhan massal. Menurut saya seperti pelanggaran HAM pembunuhan berencana ini kita kesampingkan," katanya.
Menurutnya, dalam konteks pembunuhan biasa juga tidak bisa diiterapkan. Katanya, perlu melihat unsur kesalahan apakah kegagalan atau kesengajaan, sehingga pelanggaran HAM dan Pembunuhan baik ataupun berencana tidak relevan.
"Jadi yang paling pas dikenakan pasal 359, namun perlu didalami apakah aparat kepolisian hadir disana. Sudah mengetahui atau tidak tentang regulasi larangan FIFA membawa gas air mata ke Stadion," sebutnya.
Berikutnya, lanjut Didik, penembakan gas air mata apakah sesuai dengan SOP. Dan yang ketiga apakah dapat dibuktikan apakah para korban itu merupakan korban Gas Air Mata. Dan poin terakhir, apakah bisa dibuktikan gas air mata terbukti menyebabkan kepanikan sehingga saling berdesakan dan terjadilah tragedi itu.
"Menurut saya dari empat poin tersebut jika salah satunya memenuhi, maka aspek pidananya bisa dikenakan pasal 359," sebutnya.
Dia juga memberkan pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut, yakni Komandan yang memerintahkan penyemprotan.
"Bagaimana dengan anggota? Saya jawab tidak bisa, karena anggota melaksanakan perintah jabatan beda dengan sistem komando TNI. Karena Polisi patuh pada peradilan pidana jika ada kesalahan," pungkasnya.(**)
