Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan kasus yang menjerat Nurhayati, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon dihentikan atau dilanjutkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gelar perkara dan koordinasi antara penyidik Polri dengan Kejaksaan.
"Polri sudah melakukan komunikasi koordinasi dan menggelar kasus ini dengan pihak kejaksaan. Dari hasil gelar, Polri memutuskan untuk kasus Nurhayati akan dihentikan pada malam hari ini," kata Dedi di Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (1/3/2022).
Adapun penghentian kasus ini, kata Dedi karena kasus ini sudah P21 atau berkas lengkap maka tetap dilimpahkan ke Kejaksaan meskipun tidak dihadiri oleh Nurhayati. Dari jaksa juga nantinya akan mengeluarkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKP2).
"Jadi malam hari ini juga kasus Nurhayati selesai," kata Dedi.
Dedi pun menjelaskan kasus Nurhayati merupakan masalah hukum yang berbeda antara penyidik Polri dengan Kejaksaan. Adapun di tingkat penyidik Polresta Cirebon melawan hukumnya ada, tapi hanya pelanggaran administrasi.
"Niat jahatnya mens reanya tak ditemukan karena yang dilanggar peraturan kemendagri terkait tata kelola penggunaan anggaran APBDes," ujarnya.
Dalam proses penegakan hukum, mantan Karopenmas Divisi Humas Polri ini berbicara tak hanya keadilan hukum, tetapi juga berbicara tentang keadilan sosial. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan kasus Nurhayati dihentikan.
"Tak hanya kita kepastian hukum tapi keadilan dan kemanfaatan hukum. Jadi tak ada yang salah dalam kasus ini. Kecermatan dalam penyelesaian pidana tak mungkin sama. Kasus ini diambil Mabes dan melihat secara komprehensif terkait masalah penerapan suatu peristiwa pidana. Fokus kita kasus Nurhayati segera dihentikan," ujarnya.
Dari peristiwa ini, Dedi menuturkan akan menjadi analisa dan evaluasi (anev), serta pembelajaran Bareskrim Polri dan seluruh jajaran baik tingkat Polsek, Polres dan Polda, dimana dalam menetapkan status tersangka proses gelar perkara harus dimaksimalkan.
Dalam perkara ini, Dedi menjelaskan sudah melakukan penyelidikan gelar perkara sesuai ketentuan yang ada, dimana menghadirkan ahli bersama jaksa penuntut agar tidak terjadi yang terjadi. Ia pun berharap kasus yang serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.
"Pelajaran kasus ini juga dari dittipidkor akan selalu melakukan asistensi terhadap penanganan kasus korupsi yang disidik oleh Polres maupun Polda guna menghindari kasus-kasus seperti ini terjadi lagi," katanya.
Dengan adanya kejadian ini, jenderal bintang dua ini menegaskan masyarakat tak perlu takut melaporkan suatu tindak pidana, termasuk korupi. Ia menyebut pemberantasan korupsi itu tidak hanya penanggungjawab penegak hukum, tetapi harus bersama sama dan berkolaborasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
"Ini penting agar korupsi dihilangkan di Indonesia. Kepada Nurhayati tetap bisa bekerja dan melaksanakan aktivitas normal seperti biasa. Tak perlu khawatir lagi, tak perlu takut lagi," katanya.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo mengatakan, pertemuan antara Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kapolresta Cirebon terkait kasus ini sudah dilakukan.
"Adapun tujuan pertemuan ini sebagai tindaklanjut dari koordinasi Kantor Kejaksaan Agung dan Bareskrim menggelar perkara ini dan hasil simpulan gelar yang diperoleh dari Nurhayati ada perbuatan melawan hukum tetapi tidak ada niat jahat atau mens reanya,".
