 |
| Kepala Desa Bedi Kulon bersama Forkopimcam Bungkal saat berada di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, kab. Ponorogo. Rabu (01/7/2020). |
Ponorogo - Berawal dari keluhan warga tentang adanya pencemaran bau limbah pabrik tahu yang berdampak di desanya dan mengklarifikasi laporan yang telah dikirim. Kepala desa Bedi Kulon bersama Forkopimcam Bungkal mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup kab. Ponorogo. Rabu (01/7/2020).
Lukmanul Hadi kepala Desa Bedi Kulon, menyampaikan "Kedatangan kami ke dinas lingkungan hidup, untuk mengklarifikasi laporan yang telah kita kirim dan menindaklanjuti harapan warga Bedi Kulon dan warga Bancar, tentang permasalahan bau limbah pabrik tahu yang belum selesai dan masih mencemari lingkungan." Ungkap Lukmanul Hadi.
Solusi bersama dalam menata insfratruktur, agar limbah tidak mencemari lingkungan Bedi Kulon dan Bancar.
"Harapan kami tidak ingin pabrik tahu ditutup, tapi kami berharap bisa menata insfratruktur, agar bau limbahnya tidak mencemari lingkungan Bedi Kulon." Lanjut Kades Bedi Kulon.
Menurut Lukmanul Hadi Kades Bedi Kulon, permasalahan limbah pabrik Tahu milik keluarga Suwati dan Sujono di desa Bancar yang berdampak pada desa bedi kulon dikarenakan pembuangan limbah dialirkan ke sungai.
"Kami berharap dengan kedatangan kami ke dinas lingkungan hidup, dan memang menjadi wewenangnya, bisa mengatasi permasalahan yang di keluhkan warga desa kami." Harap Lukmanul Hadi.
Plt. Camat Bungkal, Bambang Sucipto mengatakan, "Kita sebetulnya juga sudah melakukan berbagai langkah, antara lain : Meminta agar operasional stop sementara karena belum ada ijin, Meminta pada pengusaha untuk benahi insfrastruktur pengolahan limbah, Meminta pengusaha untuk tidak buang limbah ke kali/sungai
serta agar selalu menjaga kondusifitas dengan lingkungan."tandas Bambang.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sapto Djatmiko mengatakan, "tentang laporan dari kepala desa, bersama bhabinsa dari kapolsek wilayah Bungkal ini memang harus segera ditindak lanjuti, karena permasalahan ini memang sudah lama, sejak tahun 2016 dan kita akan tegas." Ujar Sapto.
Pihaknya akan mengambil keputusan dengan memberikan surat peringatan untuk melengkapi dokumen lingkungan, karena harus ada ijin dari lingkungannya. Dengan adanya dokumen tersebut bisa ditata prasarana, insfrastruktur pengolahan pabrik tahu tersebut.
"Sebelum adanya ijin atau dokumen dari lingkungan yang terdampak limbah tersebut, diharapkan pabrik pengolahan tahu jangan di operasikan dulu." Tutup Sapto.(ny)
