Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar audiensi bersama dengan perwakilan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Sigit bahwa, Polri saat ini berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Hal itu merupakan salah satu komitmen dari program Polri Presisi yang dicanangkan sejak awal.
"Prinsipnya, kita Kepolisian memiliki program Presisi yang didalamnya memiliki komitmen bagaimana kita mengawal iklim investasi. Dimana itu segaris dengan kebijakan Pemerintah," kata Sigit dalam audiensi tersebut, Selasa (8/3/2022).
Sigit mengungkapkan, dalam menciptakan iklim investasi tersebut, Polri saat pencegahan dan pendampingan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau pelanggaran lainnya.
Meski begitu, Sigit menegaskan, penegakan hukum dalam hal ini memang diperlukan. Namun, kata Sigit, dengan adanya pencegahan dan pendampingan diharapkan hal itu menjadi upaya terakhir atau Ultimum Remedium.
"Kemudian upaya kita memang lebih bersifat pencegahan, kemudian pendampingan. Meski tetap menjadi upaya akhir penegakan hukum. Di Polri kita punya konsep itu artinya memang Ultimum Remedium alternatif terakhir," ujar Sigit.
Semangat pendampingan dan pencegahan, menurut Sigit, akan memberikan pemahaman dan edukasi bagi para pengusaha terkait dengan aturan serta perizinan.
Disisi lain, mantan Kabareskrim Polri itu menyebut, Kepolisian juga memberikan pendampingan dan pengawasan terkait dengan anggaran yang bersumber dari negara. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran serta potensi tindak pidana.
Dengan adanya iklim investasi yang aman dan kondusif, menurut Sigit, hal itu memberikan kepastian bagi para investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Oleh karena itu, Sigit menyambut baik adanya wacana untuk kembali melakukan kesepahaman atau MoU antara Polri dengan Kadin.
"Kita harus memastikan investasi dari luar dan dalam kita menjadi ada kepastian investor. Hal itu yang mengkhawatirkan kita. Meski tidak kesepahaman berakhir di 2016," ucap Sigit.
Disisi lain, Sigit menyatakan bahwa, Kepolisian juga mengawasi terkait dengan celah kejahatan dari segi usaha yang saat ini memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
Menurut Sigit, fenomena dewasa ini kerap ditemukan adanya pelaku usaha ataupun modus investasi yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan tindak pidana, yang sangat merugikan masyarakat banyak.
"Tetapi banyak juga yang kemudian manfaatkan itu untuk modus penipuan. Hal seperti itu kemudian ada korbannya sehingga masyarakat melapor. Kita harus memproses. Memang perlu ada persamaan perspektif," tutur Sigit.
Meski begitu, Sigit menyampaikan, jajarannya akan siap memberikan pendampingan dan pengawasan terkait dengan usaha melalui teknologi informasi yang memang sesuai aturan. Terkait pangan, Sigit menuturkan, Polri juga memiliki peran menjaga keamanan harga dan distribusi pangan ke masyarakat.
Kita ada Satgas Pangan yang membantu menjaga kestabilan harga. Khususnya dalam situasi seperti sekarang ini minyak goreng, terjadi kelangkaan kelangkaan, asosiasi pengusahaan retail mengecek, untuk mengetahui masalahnya dimana ketika membantu produsen, bahan baku atau distribusinya. kita untuk membantu distribusikan," papar Sigit.
Opportunity Yang Sama, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan & Keamanan Kadin, Bambang Soesatyo mengatakan bahwa, berharap dapat menjalin kerjasama dengan Polri.
"Oleh karena itu terutama masalah perizinan, tambang, pabrik, ekspor dan impor. Karena kami juga berupaya menjaga ekonomi dan menjaga investasi di tanah air," tutup Bamsoet sapaan akrabnya.(hum/ny)
